Polda Agendakan Pemeriksaan Kepala Pajak DKI Soal Reklamasi

Penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi Proyek Reklamasi Pulau Teluk Jakarta.

“Akan ada kontrol dua saksi, Kepala BPRD DKI serta Kepala Kantor KJP, ” kata Kepala Bagian Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Kamis (8/11).

Argo menyebutkan Edi Sumantri serta Kepala Kantor Jasa Penilai Umum (KJP) Dwi Haryantono juga akan melakukan kontrol pada Kamis (9/11). Ia mengungkap penyidik kepolisian juga akan memohon klarifikasi pada dua saksi itu masalah prosedur penetapan Nilai Jual Object Pajak (NJOP) Reklamasi Pulau Teluk Jakarta.

Penyidik akan memahami payung hukum penetapan NJOP serta perizinan pada Pulau C serta D yang terindikasi ada kejanggalan. Terlebih dulu, polisi sudah mengecek tiga saksi yaitu Kepala Bagian Ketentuan BPRD DKI Jakarta, Kepala Bagian Rencana BPRD DKI Jakarta serta staf BPRD Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu (8/11).

Anggota Polda Metro Jaya sudah tingkatkan status laporan perkara Project Pulau Reklamasi dari penyelidikan ke penyidikan. Berdasar pada hasil titel perkara, penyidik memberikan indikasi Project Reklamasi Pulau C serta D berlangsung penyelewenangan biaya negara. Anggota Polda Metro Jaya sudah tingkatkan status laporan perkara Project Pulau Reklamasi dari penyelidikan ke penyidikan. Berdasar pada hasil titel perkara, penyidik memberikan indikasi Project Reklamasi Pulau C serta D berlangsung penyelewenangan biaya negara.

Sangkaan penyelewengan biaya negara itu pada NJOP Pulau C serta D yang diputuskan DPRD DKI sejumlah Rp 3, 1 juta per mtr. tetapi realisasinya menjangkau kisaran Rp 25 juta per mtr. sampai Rp 30 juta per mtr..

Berkaitan penetapan NJOP itu, penyidik Direktorat Reserse Kriminil Spesial Polda Metro Jaya mengira berlangsung tindak pidana korupsi pada project reklamasi pulau itu. Sumber: siamplop.net